MEDIASAHAM.COM, JAKARTA — Tekanan likuiditas yang melanda BUMN konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (IDX: WIKA) kian membengkak. Lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) resmi menurunkan peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap I milik WIKA dari sebelumnya idCCC menjadi idD (default).
![]() |
| Gedung Kantor Pusat WIKA. Wikipedia |
Melansir iktisar
pemeringkatan yang dirilis Pefindo pada Rabu (4/11), pemangkasan rating
ini merupakan tindakan susulan atas kegagalan Perseroan dalam menunaikan
kewajiban pembayaran kupon obligasi instrumen tersebut yang jatuh tempo pada
Selasa (3/11).
Pada saat yang sama,
Pefindo mempertahankan peringkat korporasi WIKA pada level idSD (Selective
Default). Pefindo juga menegaskan peringkat idD untuk Obligasi
Berkelanjutan II, serta peringkat idD(sy) untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
I Tahap I, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II, dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan III. Sementara itu, obligasi dan sukuk WIKA lainnya yang masih
beredar tetap ditahan pada level idCCC.
Pefindo menggarisbawahi bahwa pemangkasan ini mencerminkan profil keuangan serta likuiditas WIKA yang sangat lemah, ditambah tingginya risiko dari ekspansi agresif yang dilakukan di masa lalu. Pefindo membuka peluang untuk meninjau kembali rating tersebut apabila Perseroan mampu menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pokok, kupon, dan bagi hasil yang tertunda.
Hasil RUPO: Restrukturisasi WIKA Ditolak Investor
Kondisi gawat yang
dihadapi emiten pelat merah ini makin dipertegas oleh hasil Rapat Umum Pemegang
Obligasi (RUPO) Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang
diselenggarakan pada 28 Oktober 2026.
Berdasarkan pengumuman
resmi Wali Amanat (PT Bank Mega Tbk) tertanggal 3 November 2026, usulan
restrukturisasi yang diajukan oleh manajemen WIKA berujung jalan buntu alias gagal
mencapai kesepakatan.
Baca:
- Terseret Isu Manipulasi Indeks MSCI, Barito Renewables (BREN) Buka Suara dan Bantah Tudingan Pompa Saham
- Foreign Sell TLKM Tembus Rp3,98 Triliun, Asing Net Sell Rp1,33 Triliun Selama 8 Hari
- Lahan Industri Laris Manis Diserbu Investor Tiongkok, Pendapatan KIJA Meroket di Kuartal III
- Pimpin Pasar Cat Nasional, Avian Brands (AVIA) Amankan Penetapan KPPU Demi Jaga Jaringan Distribusi
- Suntik Dana Rp 16,94 Triliun dan Siapkan Dividen Tambahan, Saham ULTJ Terancam Dilusi 43,11%
RUPO tersebut dihadiri
oleh pemegang obligasi yang mewakili nilai pokok Rp 2,25 triliun atau setara
90,59% dari total obligasi yang masih belum dilunasi. Namun, hasil pemungutan
suara menunjukkan penolakan kuat dari pihak investor:
- Agenda Pertama (Usulan Restrukturisasi
Utang):
- Suara Setuju: 69,81% (setara Rp 1,57 triliun).
- Suara Tidak Setuju: 29,13% (setara Rp 657 miliar).
- Suara Abstain: 1,06% (setara Rp 24 miliar). Sesuai
aturan POJK No. 14 Tahun 2025 Pasal 31 ayat (6), suara abstain dialihkan
mengikuti mayoritas (setuju), sehingga total suara setuju menjadi 70,87%.
- Keputusan: Usulan TIDAK SAH / GAGAL DIPUTUSKAN,
karena tidak memenuhi syarat kuorum persetujuan minimal 75,00% (3/4
bagian dari kehadiran) sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.
- Agenda Kedua, Ketiga, dan Keempat:
- Suara Tidak Setuju (Mayoritas Mutlak): Mencapai 89,72% (setara Rp 2,02
triliun).
- Setelah memperhitungkan pengalihan suara
abstain (1,20%), total penolakan melonjak menjadi 90,91%.
- Keputusan: Pemegang Obligasi secara tegas MENOLAK
seluruh usulan keputusan pada Agenda Kedua, Ketiga, dan Keempat yang
diajukan oleh Emiten.
Penolakan mayoritas
pemegang obligasi ini kian mempersempit ruang gerak WIKA dalam melakukan
penataan ulang (refinancing/restructuring) liabilitasnya. Hal ini
menuntut manajemen BUMN konstruksi tersebut untuk segera mencari solusi
penyelesaian skema pembayaran utang demi mencegah risiko kegagalan sistematis
pada portofolio bisnisnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan konten jurnalistik dari mediasaham.com yang bertujuan memberikan informasi, bukan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca, dan mediasaham.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

0 Comments
Posting Komentar