MEDIASAHAM.COM, JAKARTA — PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (IDX: RANS) memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi terkait perhatian publik dan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Kebudayaan (dahulu Kategori Kebudayaan Kemenbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan siaran
pers resmi perusahaan tertanggal 10 November 2026, perseroan menegaskan bahwa
pelaksanaan kerja sama yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS
dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari konflik kepentingan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2026. RANS
Nilai Kontrak Rp 14,69 Miliar dan Cakupan Deliverables
Manajemen RANS merinci bahwa nilai total kerja sama kampanye dengan kedua kementerian tersebut mencapai Rp 14.696.955.002 (Rp 14,69 miliar). Angka ini mencakup:
- Kampanye Kementerian Kebudayaan: Nilai kontrak sebesar Rp 3.900.000.002
(Rp 3,90 miliar) yang berfokus pada promosi museum-museum di Indonesia
untuk meningkatkan kunjungan masyarakat.
- Tiga Kampanye KKP: Nilai kontrak sebesar Rp
10.796.955.000 (Rp 10,79 miliar) yang difokuskan pada edukasi
masyarakat mengenai pengembangan sumber daya laut, budidaya ikan nila di
Karawang, pengembangan kampung nelayan, pusat industri garam di Rote Ndao,
hingga fasilitas cold storage di Natuna.
RANS menjelaskan bahwa
penentuan nilai kontrak tersebut mengacu pada commercial rate card
standar yang berlaku untuk seluruh klien perseroan. Anggaran tersebut tidak
sekadar membiayai publikasi media sosial, melainkan mencakup biaya produksi
konten, logistik, perjalanan dinas, kehadiran influencer pada kegiatan off-air,
serta keseluruhan operasional lapangan.
Dari empat kampanye
tersebut, RANS menghasilkan lebih dari 150 output konten (120 output
dari kampanye KKP dan 25 output dari promosi museum) dengan capaian
kumulatif menembus lebih dari 52,6 juta penayangan (views) di
kanal digital.
Baca:
- 41,09% Saham AADI Pindah Tangan Lewat Pasar Negosiasi, Ada Apa?
- Waskita Beton (WSBP) Lanjutkan Restrukturisasi, Guyur 54,29 Juta Saham Konversi Utang di PMTHMETD Tahap VII
- BEI Resmi Delisting 18 Emiten Sekaligus: Bagaimana Nasib Investor Ritel?
- Pertebal Kas & Amankan Utang, Anak Usaha MedcoEnergi (MEDC) Terbitkan Obligasi AS$ 300 Juta
- Kejar Progres 92,43%, PTPP Kebut Pembangunan Oncology Center RSUP H. Adam Malik Senilai Rp 334 Miliar
Bantahan Konflik Kepentingan Jabatan Utusan Khusus Presiden
Mengenai sorotan
publik terkait potensi konflik kepentingan mengingat pemegang saham mayoritas
RANS, Raffi Ahmad, saat ini juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP),
manajemen menegaskan bahwa perseroan telah mengoperasikan bisnis berbasis kreator
ini sejak 2018.
RANS menjelaskan bahwa
penunjukan kerja sama maupun pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual
Property/IP) seperti program The Dudas-1 telah berjalan sejak
pertengahan 2024—jauh sebelum pelantikan Raffi Ahmad sebagai UKP pada Oktober
2024 serta sebelum adanya penunjukan resmi dari Kemenbud dan KKP.
Sebagai ilustrasi,
grup The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 90 konten mandiri sebelum
adanya kerja sama dengan KKP, yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan
konten yang dibuat khusus untuk kampanye kementerian tersebut.
Prosedur Pengadaan Resmi Lewat Inaproc dan E-Catalogue
Perseroan memastikan
bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara profesional sesuai regulasi
hukum yang berlaku, melalui platform resmi pemerintah seperti Inaproc.id
dan e-catalogue.com yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.
RANS menyampaikan apresiasi atas masukan dan pengawasan dari publik serta menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) di seluruh lini bisnis hiburan dan media digital yang dikelolanya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan konten jurnalistik dari mediasaham.com yang bertujuan memberikan informasi, bukan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca, dan mediasaham.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
0 Comments
Posting Komentar