Utang Pemerintah Tembus Rp 10.326 Triliun di Q3-2026, Rasio Terhadap PDB Melandai ke 40,3%

Radit M. Pase 6 November 2026 News Comment

MEDIASAHAM.COM, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total outstanding utang pemerintah Indonesia menembus Rp 10.326,93 triliun per 30 September 2026 (Kuartal III-2026). Kendati nominal utang meningkat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru melandai ke level 40,3%.

Menkeu Suahasil Nazara. Zalfa/Kemenkeu

Melansir data Kemenkeu, akumulasi PDB nominal Indonesia dalam empat kuartal terakhir mencapai Rp 25.627,5 triliun. Capaian rasio utang 40,3% pada kuartal III-2026 ini menunjukkan perbaikan signifikan jika dibandingkan dengan rasio utang pada kuartal II-2026 yang sempat berada di posisi 41,26% terhadap PDB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa penurunan rasio utang ini sejalan dengan efisiensi pengelolaan pembiayaan fiskal yang terukur serta penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Peningkatan PDB nominal yang ditopang oleh kuatnya aktivitas ekonomi domestik dan akselerasi belanja pemerintah turut mendorong penurunan rasio utang," ujar Suminto dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Dominasi SBN Mencapai 86,79%

Berdasarkan struktur dan komposisinya, mayoritas portofolio utang pemerintah masih didominasi oleh instrumen berbasis Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pendalaman pasar keuangan domestik.

Perincian portofolio utang pemerintah per Kuartal III-2026 meliputi:

Surat Berharga Negara (SBN): Rp 8.962,40 triliun (berkontribusi 86,79% dari total utang).
Pinjaman (Manufaktur/Luar Negeri & Dalam Negeri): Rp 1.364,53 triliun (berkontribusi 13,21% dari total utang).

Suminto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola beban utang secara cermat, terukur, dan efisien demi menjaga kesinambungan fiskal APBN sekaligus mendukung daya tahan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

"Pemerintah terus berkomitmen mempertahankan rasio utang pada tingkat yang terkendali sekaligus memastikan terjaganya pembiayaan APBN secara efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan fiskal," pungkasnya.

Baca:

Disclaimer: Artikel ini merupakan konten jurnalistik dari mediasaham.com yang bertujuan memberikan informasi, bukan ajakan untuk membeli, menahan, atau menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca, dan mediasaham.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.